Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal pada Kebijakan Industri Sektoral: Industri Telekomunikasi

Abstraksi

Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah kebijakan yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi merupakan sebuah kebijakan yang harus melakukan secara bersinergi dengan kebijakan lainnya, kebijakan tersebut terus mengalami metaformosis yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Industri Telekomunikasi meskipun sedikit lebih tahan terhadap krisis finansial dunia akan tetapi kebijakan yang diambil pada kebijakan fiscal dan moneter akan banyak mempengaruhi pada tingkat investasi semua operator telekomunikasi dan juga daya beli masyarakat atau pelanggan dari Industri Telekomunikasi ini, sebab semua produk yang dihasilkan oleh industri telekomunikasi adalah untuk konsumsi dalam negeri akan tetapi semua investasi infrastrukturnya adalah impor sehingga sangat tergantung pada nilai tukar valuta asing

Dari uraian diatas telah kita kemukakan bahwa arah kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang (rupiah) terhadap mata uang Utama dunia, yakni Dollar, Yen dan Euro, sedangkan arah kebijakan fiscal utamanya adalah untuk menjaga tingkat inflasi pada Titik yag optimal sehingga tidak menggangu iklim investasi di Indonesia. Maka dari itu kita dapat membuat rumusan tentang pengaruh kebijakan fiscal dan moneter terhadap industry telekomunikasi di Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Moneter

Industry telekomunikasi adalah sebuah sector yang sarat akan modal, sebagai akibat bahwa hampir semua infrastruktur yang digunakan adalah impor mengingat sector ini harus didukung oleh teknologi yang mutakhir yang didominasi oleh Negara maju sehingga ketika kita melakukan investasi di sector ini maka mau tidak mau harus menggunakan mata uang asing, untuk itu pengaruh kebijakan moneter adalah:

a) Ketika Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter gagal menjaga kestabilan nilai tukar rupiah maka beban operator atau industry telekomunikasi akan menjadi semakin berat, sebab sebagian besar modal yang dimiliki oleh operator telekomunikasi adalah dari kreditur dengan mata uang asing, untuk itu kestabilan nilai tukar rupiah menjadi sangat penting.
b) Kemudian salah satu instrument tidak langsung Bank Indonesia untuk melakukan kontroling terhadap nilai tukar rupiah adalah dengan mengatur tingkat suku bunga SBI, sehingga jika SBI dinaikkan maka suku bunga bank dalam negeri juga akan naik, selain dana asing, tidak dapat dinafikkan juga bahwa semua operator mempunyai pinjaman dalam bentuk mata uang local atau rupiah sehingga kenaikan SBI akan mempengaruhi tingkat investasi industry telekomunikasi di Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Fiskal

Selanjutkan kebijakan fiscal tujuan Utama nya adalah untuk menjaga tingkat inflasi nasional pada level yang aman sehingga tingkat harga (pada kebutuhan pokok) dalam dijaga dalam kondisi yang terjangkau bagi masyarakat banyak. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari industry telekomunikasi terhadap kebijakan fiscal diantaranya:

a) Ketika pemerintah mampu menjaga tingkat inflasi pada kondisi yang optimal maka tingkat harga barang dalam negeri akan terjaga pada posisi yang aman bagi daya beli masyarakat, sebagai mana yang dihasilkan dari penelitian AC Nielsen diatas bahwa kebutuhan akan telekomunikasi menempati posisi keempat, sehingga jika daya beli masyarakat tetap terjaga pada tingkat yang membuat mereka selalu mampu untuk melakukan pembelian terhadap jasa telekomunikasi maka industry ini akan tetap survive meskipun semua operator melakukan perang tariff, untuk itu kebijakan fiskal mempunyai dampak yang cukup serius bagi kelangsungan investasi untuk sector industry telekomunikasi.
b) Dan jika investasi dalam sektor industri telekomunikasi tetap berlangsung maka akan menghasilkan multiplier effect yang luar biasa dari sisi berapa banyak jumlah tenaga kerja yang terserap yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada penurunan tingkat pengangguran secara nasional.
c) Kemudian ketika tingkat keuntungan operator telekomunikasi dapat dijaga maka akan memberikan pendapatan Negara yang lebih besar dari sektor pajak yang akan disetor kepada pemerintah.

Kebijakan ekonomi

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Latar belakang

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Kajian Pengeluaran Publik

Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.

Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.

Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.

Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.

Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.

Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.

Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001 - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006, menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.

Sri Mulyani Soroti Inflasi di Indonesia

Sri Mulyani Soroti Inflasi di Indonesia

JIMBARAN, KOMPAS.com — Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kini menjabat Managing Director World Bank menyoroti masalah inflasi dan infrastruktur pada perekonomian Indonesia. Seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali Intercontinental Hotel, Jimbaran, Jumat (8/4/2011) malam, Sri Mulyani kepada wartawan mengatakan, secara keseluruhan perekonomian Indonesia berjalan baik, tetapi masih terdapat beberapa risiko yang harus dikelola.

"Ya, berjalan dengan baik. Masih ada beberapa risiko yang mungkin harus dikelola, katakanlah seperti inflasi dan masalah infrastruktur dan lain-lain," ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Sri Mulyani memberikan masukan dan penjelasan kepada Presiden Yudhoyono yang didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik tentang prospek ekonomi Indonesia dan ASEAN serta kondisi terkini perekonomian dunia.

Selain itu, juga dilakukan tukar pikiran tentang kondisi Indonesia serta pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi pemulihan ekonomi dunia pascakrisis keuangan global pada 2008 dan tantangan terkini, seperti kenaikan harga pangan dan minyak mentah dunia.

"Pemerintah kan sudah menjelaskan perekonomian dan kita melakukan tukar pikiran. Jadi ada pertukaran yang cukup bagus mengenai apa-apa yang bisa dipelajari dari pelajaran negara-negara lain maupun di Indonesia sendiri punya pengalaman yang bisa di-share dengan negara-negara lain," katanya.

Menurut Sri Mulyani, terdapat karakteristik persoalan ekonomi yang sama di negara-negara berpenghasilan menengah dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, seperti masalah kesetaraan, kebutuhan infrastruktur, dan kemampuan menjaga perekonomian dari gejolak eksternal. "Sehingga itu dijadikan semacam referensi untuk melihat apakah Indonesia dengan perencanaan dan kebijakan saat ini sedang dilakukan bisa mengatasi masalah itu," katanya.

Dalam diskusi antara Sri Mulyani yang didampingi oleh beberapa personel dari Bank Dunia dan Presiden Yudhoyono juga dibahas tentang proyeksi dan tantangan perekonomian global terkini, seperti kenaikan harga pangan, harga minyak mentah dunia karena krisis di Timur Tengah, serta ancaman inflasi akibat kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif selama dua tahun terakhir guna mengatasi dampak krisis keuangan global pada 2008.

"Itu menyebabkan banyak negara berkembang di dunia mengalami overheating atau capacity constrained. Jadi, diskusi adalah mengenai bagaimana tantangan dunia untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama melihat risiko-risiko yang muncul dan bagaimana mekanisme negara-negara di dunia dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut," jelas Sri Mulyani yang berada di Bali untuk menghadiri pertemuan ke-15 menteri keuangan ASEAN itu.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pertemuan berjalan sangat serius tanpa diselingi oleh canda. Percakapan pun dilakukan dalam bahasa Inggris karena kehadiran beberapa personel Bank Dunia yang mendampingi Sri Mulyani.

Pengangguran di Indonesia Capai 8,59 Juta

Denpasar (ANTARA News) - Pengangguran di Indonesia kini mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja di Nusantara sebanyak 116 juta orang.
"Angkatan kerja tersebut didominasi lulusan sekolah dasar (SD) 57,44 juta orang atau 49,42 persen," kata Dra Suwito Ardiyanto, SH,MH, widyaswara utama Bidang Penempatan Tenaga kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Denpasar, Rabu.
Seusai tampil sebagai pembicara pada Lokakarya Pengembangan Jejaring Kerja Sama Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, formasi hasil penempatan tenaga kerja "10:3:2" hingga sekarang masih relevan.
Ia mencontohkan, apabila terdapat sepuluh orang pencari kerja hanya tersedia tiga lowongan pekerjaan dan dari tiga lowongan itu hanya dua yang bisa diisi, sementara satu lagi tidak bisa dipenuhi akibat tidak memiliki keterampilan.
Dari segi persaingan internasional hasil survei "World Economic Forum 2010" menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 54 dari 133 negara yang disurvei.
Dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat ketiga, Malaysia ke-24, Brunei Darussalam ke-32 dan Thailand ke-36, sehingga kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sangat parah.
Salah satu upaya dalam mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan kualitas penempatan tenaga kerja, yakni penempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat. Upaya tersebut dilakukan melalui meningkatkan peranan penyuluhan dan bimbingan jabatan (PBJ).
Suwito Ardiyanto menambahkan, PBJ mempunyai dua tugas pokok yang sangat penting untuk menempatkan pencari kerja dalam jabatan yang tepat serta menemukan tenaga kerja yang cocok dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja.
Untuk menempatkan pencari kerja dalam jabatan yang tepat perlu memahami dunia kerja serta pengetahuan atas jenis-jenis pekerjaa atau jabatan beserta syarat-syaratnya.
Selain itu mengenali potensi diori, bakat, minat kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki pencari kerja serta mengenali kelemahan yang dimiliki, ujar Suwito Ardiyanto.

Realisasi APBN 2011 Lebih Baik

Realisasi APBN 2011 Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi APBN 2011 hingga Maret 2011 lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, dengan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 213 ,8 triliun, atau naik Rp 38,8 triliun dari realisasi tahun 2010 . Kenaikan juga berlaku bagi realisasi belanja negara, dengan peningkatan sebesar 13,9 persen dari tahun lalu, atau mencapai Rp 208 triliun hingga Maret 2011 . 

"Secara umum, disampaikan bahwa realisasi APBN 2011 sampai dengan 31 Maret 2011, lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2010," jelas Wakil Menteri Keuangan Ani Rachmawaty, di Jakarta, Kamis ( 14/4/2011 ). 

Dari sisi pendapatan, Ani menjelaskan, penerimaan pajak 2011 mencapai Rp 213 ,8 triliun, dengan kenaikan tertinggi pada pajak perdagangan internasional yang realisasinya 22,4 persen pada tahun lalu, kini melonjak menjadi 56,5 persen tahun ini.

Dengan demikian, lanjutnya, akhir Maret 2011 ada surplus anggaran sebesar Rp 5,7 triliun, di mana terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu yang surplus mencapai Rp 18,2 triliun. "Sehingga ini posisi kita ada kelebihan pembiayaan pada tahun ini sampai 31 Maret sekitar Rp 40,2 triliun, tahun lalu sekitar Rp 48,7 triliun," jelasnya.

Kinerja perekonomian domestik yang baik juga ditunjukkan pada terangkatnya peringkat kredit Indonesia, di mana Moody's telah menaikkan peringkat kredit Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1 pada 17 Januari lalu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Standard & Poor's, dengan menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BB/outlook positif menjadi BB+/outlook positif per tanggal 8 April 2011 . "Kita berharap tahun ini semester satu mudah-mudahan kita bisa memperoleh posisi tersebut (posisi Investment Grade). Artinya, ini suatu petunjuk bahwa ekonomi Indonesia dikelola dengan baik di tengah krisis di beberapa negara Eropa," tutur Ani.

Dengan meningkatnya peringkat kredit Indonesia ini, maka cost of fund utang dan resiko kredit pemerintah pun akan semakin rendah.

Masalah Kemiskinan di Indonesia

Masalah Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

§  Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangansehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

§  Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

§  Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Peta dunia memperlihatkan persentase manusia yang hidup di bawah batas kemiskinan nasional. Perhatikan bahwa garis batas ini sangat berbeda-beda menurut masing-masing negara, sehingga kita sulit membuat perbandingan.

Peta dunia memperlihatkan Tingkat harapan hidup.

Peta dunia memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Peta dunia memperlihatkan Ko-efisien Gini, sebuah ukuran tentang kesenjangan pendapatan.

Daftar isi  [sembunyikan] ·         1 Mengukur kemiskinan ·         2 Diskusi tentang kemiskinan ·         3 Kemiskinan dunia ·         4 Penyebab kemiskinan ·         5 Menghilangkan kemiskinan ·         6 Bacaan lanjutan ·         7 Lihat pula ·         8 Referensi ·         9 Pranala luar

[sunting]Mengukur kemiskinan

Gambaran kemiskinan di Mumbai, India oleh Antônio Milena/ABr.

Templat:ImageStackRight

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut danKemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari."^[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.^[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

[sunting]Diskusi tentang kemiskinan

Kemiskinan dipelajari oleh banyak ilmu, seperti ilmu sosial, ekonomi, dan budaya.

§  Dalam ekonomi, dua jenis kemiskinan dipertimbangkan: kemiskinan absolut dan relatif.

§  Dalam politik, perlawanan terhadap kemiskinan biasanya dianggap sebagai tujuan sosial dan banyak pemerintahan telah berupaya mendirikan institusi atau departemen. Pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan ini kebanyakan terbatas hanya dalamsensus dan pengidentifikasian tingkat pendapatan di bawah di mana warga negara dianggap miskin. Penanggulangan aktif termasuk rencana perumahan, pensiun sosial, kesempatan kerja khusus, dll. Beberapa ideologi seperti Marxisme menyatakan bahwa para ekonomis dan politisi bekerja aktif untuk menciptakan kemiskinan. Teori lainnya menganggap kemiskinan sebagai tanda sistem ekonomi yang gagal dan salah satu penyebab utama kejahatan.

§  Dalam hukum, telah ada gerakan yang mencari pendirian "hak manusia" universal yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan.

§  Dalam pendidikan, kemiskinan memengaruhi kemampuan murid untuk belajar secara efektif dalam sebuah lingkungan belajar. Terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan akan keamanan dan rumah yang stabil, pakaian, dan jadwal makan yang teratur membayangi kemampuan murid-murid ini untuk belajar. Lebih jauh lagi, dalam lingkungan pendidikan ada istilah untuk menggambarkan fenomen "yang kaya akan tambah kaya dan yang miskin bertambah miskin" (karena berhubungan dengan pendidikan, tetapi beralih ke kemiskinan pada umumnya) yaitu efek Matthew.

Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan capital manusia dan capital individualseseorang cenderung untuk memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal.

[sunting]Kemiskinan dunia

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."

Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001. [2]

Proyek Borgen menunjuk pemimpin Amerika memberikan AS$230 milyar per tahun kepada kontraktor militer, dan hanya AS$19 milyar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perkembangan Milenium PBB untuk mengakhiri kemiskinan parah sebelum 2025.

[sunting]Penyebab kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

§  penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

§  penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

§  penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

§  penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

§  penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahteraatau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

[sunting]Menghilangkan kemiskinan

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

§  Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

§  Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

§  Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

[sunting]Bacaan lanjutan

§  Frances Fox Piven, Richard A. Cloward, Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare, Vintage Books 1993

§  Jean Swanson, Poor-Bashing: The Politics of Exclusion, 2001

[sunting]Lihat pula

§  Siklus kemiskinan

§  Pekerja miskin

§  Perbedaan pendapatan

§  Upah minimum

§  Indeks Pembangunan Manusia

§  Daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia

[sunting]Referensi

1.     ^ ^a b The World Bank, 2007, Understanding Poverty [1]

[sunting]