Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal pada Kebijakan Industri Sektoral: Industri Telekomunikasi

Abstraksi

Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah kebijakan yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi merupakan sebuah kebijakan yang harus melakukan secara bersinergi dengan kebijakan lainnya, kebijakan tersebut terus mengalami metaformosis yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Industri Telekomunikasi meskipun sedikit lebih tahan terhadap krisis finansial dunia akan tetapi kebijakan yang diambil pada kebijakan fiscal dan moneter akan banyak mempengaruhi pada tingkat investasi semua operator telekomunikasi dan juga daya beli masyarakat atau pelanggan dari Industri Telekomunikasi ini, sebab semua produk yang dihasilkan oleh industri telekomunikasi adalah untuk konsumsi dalam negeri akan tetapi semua investasi infrastrukturnya adalah impor sehingga sangat tergantung pada nilai tukar valuta asing

Dari uraian diatas telah kita kemukakan bahwa arah kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang (rupiah) terhadap mata uang Utama dunia, yakni Dollar, Yen dan Euro, sedangkan arah kebijakan fiscal utamanya adalah untuk menjaga tingkat inflasi pada Titik yag optimal sehingga tidak menggangu iklim investasi di Indonesia. Maka dari itu kita dapat membuat rumusan tentang pengaruh kebijakan fiscal dan moneter terhadap industry telekomunikasi di Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Moneter

Industry telekomunikasi adalah sebuah sector yang sarat akan modal, sebagai akibat bahwa hampir semua infrastruktur yang digunakan adalah impor mengingat sector ini harus didukung oleh teknologi yang mutakhir yang didominasi oleh Negara maju sehingga ketika kita melakukan investasi di sector ini maka mau tidak mau harus menggunakan mata uang asing, untuk itu pengaruh kebijakan moneter adalah:

a) Ketika Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter gagal menjaga kestabilan nilai tukar rupiah maka beban operator atau industry telekomunikasi akan menjadi semakin berat, sebab sebagian besar modal yang dimiliki oleh operator telekomunikasi adalah dari kreditur dengan mata uang asing, untuk itu kestabilan nilai tukar rupiah menjadi sangat penting.
b) Kemudian salah satu instrument tidak langsung Bank Indonesia untuk melakukan kontroling terhadap nilai tukar rupiah adalah dengan mengatur tingkat suku bunga SBI, sehingga jika SBI dinaikkan maka suku bunga bank dalam negeri juga akan naik, selain dana asing, tidak dapat dinafikkan juga bahwa semua operator mempunyai pinjaman dalam bentuk mata uang local atau rupiah sehingga kenaikan SBI akan mempengaruhi tingkat investasi industry telekomunikasi di Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Fiskal

Selanjutkan kebijakan fiscal tujuan Utama nya adalah untuk menjaga tingkat inflasi nasional pada level yang aman sehingga tingkat harga (pada kebutuhan pokok) dalam dijaga dalam kondisi yang terjangkau bagi masyarakat banyak. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari industry telekomunikasi terhadap kebijakan fiscal diantaranya:

a) Ketika pemerintah mampu menjaga tingkat inflasi pada kondisi yang optimal maka tingkat harga barang dalam negeri akan terjaga pada posisi yang aman bagi daya beli masyarakat, sebagai mana yang dihasilkan dari penelitian AC Nielsen diatas bahwa kebutuhan akan telekomunikasi menempati posisi keempat, sehingga jika daya beli masyarakat tetap terjaga pada tingkat yang membuat mereka selalu mampu untuk melakukan pembelian terhadap jasa telekomunikasi maka industry ini akan tetap survive meskipun semua operator melakukan perang tariff, untuk itu kebijakan fiskal mempunyai dampak yang cukup serius bagi kelangsungan investasi untuk sector industry telekomunikasi.
b) Dan jika investasi dalam sektor industri telekomunikasi tetap berlangsung maka akan menghasilkan multiplier effect yang luar biasa dari sisi berapa banyak jumlah tenaga kerja yang terserap yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada penurunan tingkat pengangguran secara nasional.
c) Kemudian ketika tingkat keuntungan operator telekomunikasi dapat dijaga maka akan memberikan pendapatan Negara yang lebih besar dari sektor pajak yang akan disetor kepada pemerintah.