Sabtu, 16 April 2011

Sri Mulyani Soroti Inflasi di Indonesia

Sri Mulyani Soroti Inflasi di Indonesia
JIMBARAN, KOMPAS.com — Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kini menjabat Managing Director World Bank menyoroti masalah inflasi dan infrastruktur pada perekonomian Indonesia. Seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali Intercontinental Hotel, Jimbaran, Jumat (8/4/2011) malam, Sri Mulyani kepada wartawan mengatakan, secara keseluruhan perekonomian Indonesia berjalan baik, tetapi masih terdapat beberapa risiko yang harus dikelola.
"Ya, berjalan dengan baik. Masih ada beberapa risiko yang mungkin harus dikelola, katakanlah seperti inflasi dan masalah infrastruktur dan lain-lain," ujarnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Sri Mulyani memberikan masukan dan penjelasan kepada Presiden Yudhoyono yang didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik tentang prospek ekonomi Indonesia dan ASEAN serta kondisi terkini perekonomian dunia.
Selain itu, juga dilakukan tukar pikiran tentang kondisi Indonesia serta pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi pemulihan ekonomi dunia pascakrisis keuangan global pada 2008 dan tantangan terkini, seperti kenaikan harga pangan dan minyak mentah dunia.
"Pemerintah kan sudah menjelaskan perekonomian dan kita melakukan tukar pikiran. Jadi ada pertukaran yang cukup bagus mengenai apa-apa yang bisa dipelajari dari pelajaran negara-negara lain maupun di Indonesia sendiri punya pengalaman yang bisa di-share dengan negara-negara lain," katanya.
Menurut Sri Mulyani, terdapat karakteristik persoalan ekonomi yang sama di negara-negara berpenghasilan menengah dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, seperti masalah kesetaraan, kebutuhan infrastruktur, dan kemampuan menjaga perekonomian dari gejolak eksternal. "Sehingga itu dijadikan semacam referensi untuk melihat apakah Indonesia dengan perencanaan dan kebijakan saat ini sedang dilakukan bisa mengatasi masalah itu," katanya.
Dalam diskusi antara Sri Mulyani yang didampingi oleh beberapa personel dari Bank Dunia dan Presiden Yudhoyono juga dibahas tentang proyeksi dan tantangan perekonomian global terkini, seperti kenaikan harga pangan, harga minyak mentah dunia karena krisis di Timur Tengah, serta ancaman inflasi akibat kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif selama dua tahun terakhir guna mengatasi dampak krisis keuangan global pada 2008.
"Itu menyebabkan banyak negara berkembang di dunia mengalami overheating atau capacity constrained. Jadi, diskusi adalah mengenai bagaimana tantangan dunia untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama melihat risiko-risiko yang muncul dan bagaimana mekanisme negara-negara di dunia dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut," jelas Sri Mulyani yang berada di Bali untuk menghadiri pertemuan ke-15 menteri keuangan ASEAN itu.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pertemuan berjalan sangat serius tanpa diselingi oleh canda. Percakapan pun dilakukan dalam bahasa Inggris karena kehadiran beberapa personel Bank Dunia yang mendampingi Sri Mulyani.

Pengangguran di Indonesia Capai 8,59 Juta

Pengangguran di Indonesia Capai 8,59 Juta


Denpasar (ANTARA News) - Pengangguran di Indonesia kini mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja di Nusantara sebanyak 116 juta orang.
"Angkatan kerja tersebut didominasi lulusan sekolah dasar (SD) 57,44 juta orang atau 49,42 persen," kata Dra Suwito Ardiyanto, SH,MH, widyaswara utama Bidang Penempatan Tenaga kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Denpasar, Rabu.
Seusai tampil sebagai pembicara pada Lokakarya Pengembangan Jejaring Kerja Sama Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, formasi hasil penempatan tenaga kerja "10:3:2" hingga sekarang masih relevan.
Ia mencontohkan, apabila terdapat sepuluh orang pencari kerja hanya tersedia tiga lowongan pekerjaan dan dari tiga lowongan itu hanya dua yang bisa diisi, sementara satu lagi tidak bisa dipenuhi akibat tidak memiliki keterampilan.
Dari segi persaingan internasional hasil survei "World Economic Forum 2010" menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 54 dari 133 negara yang disurvei.
Dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat ketiga, Malaysia ke-24, Brunei Darussalam ke-32 dan Thailand ke-36, sehingga kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sangat parah.
Salah satu upaya dalam mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan kualitas penempatan tenaga kerja, yakni penempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat. Upaya tersebut dilakukan melalui meningkatkan peranan penyuluhan dan bimbingan jabatan (PBJ).
Suwito Ardiyanto menambahkan, PBJ mempunyai dua tugas pokok yang sangat penting untuk menempatkan pencari kerja dalam jabatan yang tepat serta menemukan tenaga kerja yang cocok dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja.
Untuk menempatkan pencari kerja dalam jabatan yang tepat perlu memahami dunia kerja serta pengetahuan atas jenis-jenis pekerjaa atau jabatan beserta syarat-syaratnya.
Selain itu mengenali potensi diori, bakat, minat kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki pencari kerja serta mengenali kelemahan yang dimiliki, ujar Suwito Ardiyanto.

Realisasi APBN 2011 Lebih Baik

Realisasi APBN 2011 Lebih Baik
JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi APBN 2011 hingga Maret 2011 lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, dengan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 213 ,8 triliun, atau naik Rp 38,8 triliun dari realisasi tahun 2010 . Kenaikan juga berlaku bagi realisasi belanja negara, dengan peningkatan sebesar 13,9 persen dari tahun lalu, atau mencapai Rp 208 triliun hingga Maret 2011 . 
"Secara umum, disampaikan bahwa realisasi APBN 2011 sampai dengan 31 Maret 2011, lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2010," jelas Wakil Menteri Keuangan Ani Rachmawaty, di Jakarta, Kamis ( 14/4/2011 ). 
Dari sisi pendapatan, Ani menjelaskan, penerimaan pajak 2011 mencapai Rp 213 ,8 triliun, dengan kenaikan tertinggi pada pajak perdagangan internasional yang realisasinya 22,4 persen pada tahun lalu, kini melonjak menjadi 56,5 persen tahun ini.
Dengan demikian, lanjutnya, akhir Maret 2011 ada surplus anggaran sebesar Rp 5,7 triliun, di mana terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu yang surplus mencapai Rp 18,2 triliun. "Sehingga ini posisi kita ada kelebihan pembiayaan pada tahun ini sampai 31 Maret sekitar Rp 40,2 triliun, tahun lalu sekitar Rp 48,7 triliun," jelasnya.
Kinerja perekonomian domestik yang baik juga ditunjukkan pada terangkatnya peringkat kredit Indonesia, di mana Moody's telah menaikkan peringkat kredit Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1 pada 17 Januari lalu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Standard & Poor's, dengan menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BB/outlook positif menjadi BB+/outlook positif per tanggal 8 April 2011 . "Kita berharap tahun ini semester satu mudah-mudahan kita bisa memperoleh posisi tersebut (posisi Investment Grade). Artinya, ini suatu petunjuk bahwa ekonomi Indonesia dikelola dengan baik di tengah krisis di beberapa negara Eropa," tutur Ani.
Dengan meningkatnya peringkat kredit Indonesia ini, maka cost of fund utang dan resiko kredit pemerintah pun akan semakin rendah.

Masalah Kemiskinan di Indonesia

Masalah Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
§  Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangansehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
§  Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
§  Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Percent_poverty_world_map.PNG/250px-Percent_poverty_world_map.PNG
http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png
Peta dunia memperlihatkan persentase manusia yang hidup di bawah batas kemiskinan nasional. Perhatikan bahwa garis batas ini sangat berbeda-beda menurut masing-masing negara, sehingga kita sulit membuat perbandingan.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Life_expectancy_world_map.PNG/250px-Life_expectancy_world_map.PNG
http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png
Peta dunia memperlihatkan Tingkat harapan hidup.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/HDImap_current.png/250px-HDImap_current.png
http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png
Peta dunia memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/World_Map_Gini_coefficient.png/250px-World_Map_Gini_coefficient.png
http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png
Peta dunia memperlihatkan Ko-efisien Gini, sebuah ukuran tentang kesenjangan pendapatan.
Daftar isi
·         1 Mengukur kemiskinan
·         3 Kemiskinan dunia
·         4 Penyebab kemiskinan
·         5 Menghilangkan kemiskinan
·         6 Bacaan lanjutan
·         7 Lihat pula
·         8 Referensi
·         9 Pranala luar
[sunting]Mengukur kemiskinan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/India.Mumbai.01.jpg/250px-India.Mumbai.01.jpg
http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png
Gambaran kemiskinan di Mumbai, India oleh Antônio Milena/ABr.
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut danKemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.
[sunting]Diskusi tentang kemiskinan
Kemiskinan dipelajari oleh banyak ilmu, seperti ilmu sosial, ekonomi, dan budaya.
§  Dalam ekonomi, dua jenis kemiskinan dipertimbangkan: kemiskinan absolut dan relatif.
§  Dalam politik, perlawanan terhadap kemiskinan biasanya dianggap sebagai tujuan sosial dan banyak pemerintahan telah berupaya mendirikan institusi atau departemen. Pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan ini kebanyakan terbatas hanya dalamsensus dan pengidentifikasian tingkat pendapatan di bawah di mana warga negara dianggap miskin. Penanggulangan aktif termasuk rencana perumahan, pensiun sosial, kesempatan kerja khusus, dll. Beberapa ideologi seperti Marxisme menyatakan bahwa para ekonomis dan politisi bekerja aktif untuk menciptakan kemiskinan. Teori lainnya menganggap kemiskinan sebagai tanda sistem ekonomi yang gagal dan salah satu penyebab utama kejahatan.
§  Dalam hukum, telah ada gerakan yang mencari pendirian "hak manusia" universal yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan.
§  Dalam pendidikan, kemiskinan memengaruhi kemampuan murid untuk belajar secara efektif dalam sebuah lingkungan belajar. Terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan akan keamanan dan rumah yang stabil, pakaian, dan jadwal makan yang teratur membayangi kemampuan murid-murid ini untuk belajar. Lebih jauh lagi, dalam lingkungan pendidikan ada istilah untuk menggambarkan fenomen "yang kaya akan tambah kaya dan yang miskin bertambah miskin" (karena berhubungan dengan pendidikan, tetapi beralih ke kemiskinan pada umumnya) yaitu efek Matthew.
Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan capital manusia dan capital individualseseorang cenderung untuk memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal.
[sunting]Kemiskinan dunia
Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."
Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001. [2]
Proyek Borgen menunjuk pemimpin Amerika memberikan AS$230 milyar per tahun kepada kontraktor militer, dan hanya AS$19 milyar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perkembangan Milenium PBB untuk mengakhiri kemiskinan parah sebelum 2025.
[sunting]Penyebab kemiskinan
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
§  penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
§  penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
§  penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
§  penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
§  penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahteraatau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
[sunting]Menghilangkan kemiskinan
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
§  Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
§  Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
§  Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
[sunting]Bacaan lanjutan
§  Frances Fox Piven, Richard A. Cloward, Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare, Vintage Books 1993
§  Jean Swanson, Poor-Bashing: The Politics of Exclusion, 2001
[sunting]Lihat pula
[sunting]Referensi
1.     ^ a b The World Bank, 2007, Understanding Poverty [1]